istri pns gugat cerai suami swasta
BerandaKlinikKeluargaPembagian Gaji setel...KeluargaPembagian Gaji setel...KeluargaJumat, 10 Februari 2023Saya mau tanya soal perceraian PNS. Saya seorang PNS dan seorang muslim berniat menceraikan istri saya dikarenakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan berapa lama saya harus menanggung istri yang telah saya ceraikan? Dalam UU Kepegawaian dikatakan saya harus memberikan nafkah kepada mantan istri sebesar 1/3 dari gaji pokok saya setiap bulan atau 1/2 dari gaji pokok bila tidak ada anak dalam rumah tangga. Dalam Islam sebagai muslim saya hanya dibatasi menafkahi mantan istri hanya sampai masa idahnya lebih kurang 3 bulan. Yang ingin saya tanyakan dalam hukum negara berapa lama sebenarnya saya harus menafkahi mantan istri saya? Mohon bantuan hukum negara, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji mantan suami PNS kepada mantan istrinya akan terhapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, mantan istri PNS yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya itu tidak mendapat bagian sepertiga dari gaji mantan suaminya lagi. Namun dalam praktiknya, pengadilan bisa saja memerintahkan PNS pria yang bersangkutan untuk memberikan nafkah hanya sampai masa iddah si mantan istri saja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Berapa Lama PNS Harus Menafkahi Mantan Istrinya? yang pertama kali dipublikasikan pada 4 Desember 2015, dan pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 14 Februari informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata โ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra membahas pembagian gaji atau nafkah istri setelah perceraian PNS atau Pegawai Negeri Sipil, mari simak aturan perceraian PNS dan syarat perceraian PNS terlebih dahulu. Syarat-syarat dalam proses perceraian PNS diatur dalam PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/ syarat atau aturan perceraian PNS adalah sebagai berikut.[1] PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat harus mengajukan permintaan secara surat permintaan izin tertulis yang dibuat untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari Juga Wajibkah CPNS yang Akan Bercerai Memperoleh Izin Atasan?Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum IslamMenyambung pertanyaan Anda, benar adanya bahwa di dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama dalam idah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu atau nusyuz istri durhaka kepada suami dan dalam keadaan tidak hamil.[2]Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum NegaraKemudian, dalam hukum negara, kewajiban nafkah suami diatur dalam UU Perkawinan. Diterangkan bahwa dalam perkawinan yang putus karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[3]Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan. Lebih khusus lagi, aturan soal kewajiban nafkah atau pembagian gaji PNS cerai tertuang dalam PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/ bahwa apabila perceraian PNS terjadi atas kehendak pria, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.[4] Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.[5] Namun, bila tidak ada anak, bagian gaji yang wajib diserahkan PNS pria tersebut kepada istrinya adalah setengah dari gajinya.[6] Penting untuk diketahui bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami, yang mana ini sama dengan kasus Anda. Namun, apabila PNS digugat cerai oleh istri atau perceraian berasal dari kehendak istri, maka mantan istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.[7]Alasan Gugurnya Kewajiban Pembagian Gaji PNS yang BerceraiDalam kondisi perceraian PNS atas permintaan suami, ada beberapa alasan yang dapat membatalkan atau menggugurkan pemberian nafkah atau pembagian gaji kepada bekas istrinya. Alasan yang dimaksud[8]Istri berzinaIstri melakukan penganiayaan berat kepada suamiIstri menjadi pemabukIstri menjadi pemadatIstri menjadi penjudiIstri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasanJangka Waktu Pemberian Nafkah untuk Mantan Istri PNSMenjawab pertanyaan Anda, sampai kapan Anda menafkahi mantan istri setelah perceraian PNS terjadi, tertuang dalam Pasal 8 ayat 7 PP 45/1990 yang menerangkan bahwa apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin demikian, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji suami PNS kepada mantan istrinya akan hapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, istri yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya yang berstatus PNS tidak mendapat bagian dari gaji mantan suaminya memang dalam KHI diatur bahwa mantan suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah. Namun sebagai PNS, Anda juga wajib tunduk pada hukum negara di mana kewajiban yang timbul setelah perceraian PNS, Anda menafkahi mantan istri hapus terhitung saat mantan istri kawin lagi. Dengan kata lain, selama mantan istri Anda itu belum kawin lagi, kewajiban Anda untuk memberikan nafkah tetap dalam praktiknya, keputusan apakah Anda berkewajiban menafkahi mantan istri Anda itu sampai masa idah atau sampai mantan istri Anda menikah lagi itu nantinya ada pada hakim saat perkara perceraian PNS ini diperiksa di PutusanDalam sebuah persidangan pada tingkat pertama, hakim menghukum seorang mantan suami yang berstatus PNS untuk memberikan nafkah sepertiga gajinya sampai mantan istrinya itu kawin hakim pada tingkat banding disebutkan ketentuan pemberian sepertiga gaji PNS itu bukanlah merupakan hukum acara pengadilan agama, melainkan murni administrasi sebagai PNS, sehingga tergugat rekonvensi mantan suami hanya membayar nafkah idah lanjut, pada tingkat kasasi Hakim Agung melalui Putusan MA No. 819 K/Ag/2017 juga berpandangan sama dengan Pengadilan Tinggi sebelumnya, bawa aturan pembagian gaji itu bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena termasuk peraturan disiplin dalam membina korps pegawai negeri, sehingga akhirnya diputuskan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa idah jawaban dari kami terkait perceraian PNS yang ditanyakan, semoga HukumUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Mahkamah Agung Nomor 819 K/Ag/2017.[5] Pasal 8 ayat 2 PP 10/1983[6] Pasal 8 ayat 3 PP 10/1983[7] Pasal 8 ayat 5 PP 45/1990[8] Pasal 8 ayat 4 PP 45/1990Tags
Contohsurat gugatan cerai istri kepada suami pns. Lengkap contoh format surat izin cerai dari atasan bagi pns. Izin cerai pns atasan permohonan pegawai sipil gugatan bercerai polri anggota bahan poligami shwn talak suami. 25+ contoh surat pernyataan cerai paling lengkap yang baik dan benar.
Dipublikasikan oleh Admin pada on 26 Januari 2022. JANGAN ABAI!, PNS Yang Ingin Bercerai Wajib Lapor Atasan Muara Teweh PNS merupakan tokoh pelayanan publik yang lumayan menjadi sorotan masyarakat. Menjadi PNS memiliki hak dan kewajiban serta hukum yang mengikat, begitu pula dengan masalah menggugat perceraian baik itu dari pihak suami maupun istri yang menggugat. Dari tahun ketahun PNS masih banyak yang menggugat perceraian dan berkonsultasi mencari informasi mengenai pendaftaran persidangan gugat cerai. Ada beberapa kewajiban bagi PNS sebelum ingin menggugat yaitu melaporkan perceraian tersebut ke atasan. Secara lebih detail, izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan Pemerintah Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Peraturan ini tentunya menjadi pedoman bagi setiap PNS apabila yang bersangkutan akan atau sedang menjalani perceraian. Dalam Pasal 3 ayat 1 telah disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian. Pengajuan izin melakukan perceraian dilakukan dengan permohonan secara tertulis yang di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui surat hierarkis atasan PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang bekedudukan sebagai suami/istri yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya, wajib memberitahukan adanya gugatan tercebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya eman hari kerja setelah menerima gugatan perceraian yang sudah dijelaskan pada PP No. 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 2. Setiap PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 1 PP No. 45 Tahun 1990 atau tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dapat dijatuhi hukuman berat berdasarkan peraturan disiplin PNS yang berlaku yaitu PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang juga diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990. Bagaimana dengan status CPNS?, walaupun CPNS tidak sama dengan PNS, karena untuk menjadi PNS, CPNS harus diangkat terlebih dahulu menjadi PNS. Namun, ketentuan perceraian harus dengan izin atasan juga berlaku bagi CPNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf a angka 1 PP. 10 Tahun 1983 yang sudah diperbarui PP No. 45 Tahun 1990. โPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.โaes HUKUMISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI (KHULU') Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan hal ini, diantaranya, Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ุฃูููู ุง ุงู ุฑุฃุฉู ุณุฃูุช ุฒูุฌููุง ุทูุงูุงู ููู ุบููุฑ ู ูุง ุจูุฃูุณูุ ููุญูุฑูุงู ู ุนูููููููุง ุฑูุงุฆูุญูุฉู ุงูุฌููููุฉู